HUBUNGAN PROYEK PEMERINTAHAN DENGAN KONSULTAN & KONTRAKTOR

Siklus Proyek Infrastruktur

1. Tahap Komseptual Proyek : Pada thapan ini biasanya pemerintah membuat rancangan konseptual untuk proyek jalan tol dengan mengacu kepada kebutuhan yang mendesak serta mempunyai cukup akses dengan jaringan jalan yang sudah ada. Pihak swasta dapat juga mengajukan proposal kepada pemerintah dengan pertimbangan-pertimbangan teknis serta financial yang cukuo memadai.
2.   Tahap promosi : Tahap promosi terdiri atas design pendahuluan, evaluasi studi kelayakan dan penyerahan konsesi oleh pemerintah kepada pihak swasta yang di beri wewenang menyelenggarakan proyek,dengan pertimbangan kesepakatan kedua belah pihak sudah memennuhi ketentuan yang berlaku.
3.   Tahap Detail Design dan Pengadaan : Tahap ini adalah design terperinci, terdiri atas kegiatan pendalaman aspek persoalan, seperti : design engineering, pembuatan jadwal induk atau anggaran, penyiapan perangkat dan peserta proyek untuk program lelang pelaksana konstruksi.
4. Tahap Konstruksi : Pelaksanaan konstruksi membutuhkan biaya sangat besar, pembiayaannya dapa diperoleh dari pasar modal atau pinjaman sindikasi bank atau dapat juga dengan penyertaan modal oleh stake-holder lainnya.
5. Tahap Operasi dan Pemeliharaan : Pada tahap ini pihak swasta dapat bekerja sama dengan operatot yang telah berpengalaman dalam hal pengoperasian jalan tol sebagai bagian dari konsorsium proyek. Pihak operator melakukan kegiatan pemungutan biaya kepada masyarakat, pemeliharaan terhadap fasilitas proyek yang semuanya diawasi secara penuh oleh pihak konsorsium dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran proyek dengan kinerja biaya, waktu, mutu dan keselamatan kerja yang paling maksimal.

CONTOH PROYEK INFRASTRUKTUR

MRT JAKARTA

JAKARTA: Pemprov DKI memutuskan mempercepat pembangunan konstruksi fisik kereta bawah tanah mass rapid transit (MRT) dari rencana awal 2010 menjadi 2009.

Gubernur DKI Fauzi Bowo mengatakan percepatan itu dimaksudkan agar proyek tersebut dapat segera menyerap tenaga kerja, guna mengantisipasi melemahnya perekonomian Ibu Kota. 

“Pekerjaan konstruksi MRT nantinya diperkirakan menyerap sekitar 50.000 pekerja lokal. Prosesnya akan menggunakan mayoritas material bangunan dan peralatan lokal agar lebih banyak produk lokal terpakai,” ujarnya kemarin.

Dalam catatan Bisnis, kontraktor proyek MRT diperkirakan akan dikuasai kontraktor asal Jepang, tetapi melibatkan perusahaan lokal dengan persentase kepemilikan saham sebesar 51% banding 49%. Pembagian pengerjaan proyek itu menjadi salah satu persyaratan terkait dengan pinjaman sebesar Rp8,36 triliun pada Japan Bank for International Cooperation (JBIC). 

Penunjukan perusahaan kontraktor itu nantinya akan dipilih melalui proses lelang oleh PT MRT setelah dana pinjaman tahap kedua cair. Biaya pembangunan konstruksi diperkirakan Rp7,2 triliun akan ditandatangani dalam perjanjian pinjaman tahap kedua.

Desain dasar

Direktur PT MRT Eddi Santosa mengatakan berdasarkan jadwal awal konstruksi MRT dimulai akhir 2010 atau kuartal I/2010. Adapun, untuk desain dasar (basic design) di Departemen Perhubungan baru dimulai akhir tahun ini sampai 14 bulan ke depan hingga diperkirakan rampung Maret 2010. 

“Kami akan berupaya untuk mempercepat proses awal dimulainya konstruksi agar pembangunan bisa cepat terealisasi. Kami akan bekerja keras merealisasikannya,” ujarnya kemarin. 

Setelah proses basic design, baru akan dilakukan tender untuk konsultan supervisi dan tender untuk kontraktor desain and build dengan memakan waktu selama 10 bulan mulai dari prakualifikasi, invitation to bidding, penawaran, evaluasi, negosiasi, laporan ke gubernur dan lender sampai dengan kontrak.

Jika konstruksi sudah dimulai, katanya, proses pembangunan bisa dipercepat dengan menggunakan berbagai teknik dan metode konstruksi, dan operasionalisasi diperkirakan bisa dimulai akhir 2015 atau kuartal I/2016. 

Eddi juga mengatakan saat ini tim dari Japan International Cooperation Agency (JICA) dari Tokyo tengah berada di Jakarta untuk menyelesaikan tahap finalisasi pinjaman tahap kedua senilai US$450 juta yang diajukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta M Tauchid mengatakan percepatan pembangunan konstruksi MRT bisa saja dilakukan secara bertahap tahun depan di lokasi-lokasi yang akan dibebaskan akhir tahun ini.

Di Dishub sendiri, kegiatan pembebasan lahan akan difokuskan pada depo MRT di terminal Lebak Bulus seluas 7.000 meter persegi dengan dana Rp22 miliar yang dianggarkan tahun ini. 

Total kebutuhan dana pembebasan untuk depo MRT itu, diperkirakan sekitar Rp60 miliar. “Harapannya tahun depan proses pembebasan lahan di Dishub bisa tuntas agar proses konstruksinya bisa berjalan bertahap sesuai jadwal.”  

Ketiga perusahaan itu juga menggandeng perusahaan lokal agar lolos menjadi konsultan layanan teknik MRT sesuai dengan perjanjian pinjaman Indonesia-Jepang.

Ketiga perusahaan Jepang itu merupakan gabungan beberapa perusahaan dari Jepang dan Indonesia yang berminat menjadi konsultan pelayanan teknik MRT Jakarta.

Sesuai dengan perjanjian, lingkup pekerjaan konsultan teknik MRT itu terbagi menjadi tiga bagian, yakni membuat desain teknik, manajemen, dan melaksanakan tender asistensi MRT.

Jika ketiga perusahaan konsultan Jepang itu dinyatakan lolos, pemerintah akan meminta persetujuan (no objection letter/NOL) ke Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

Sesuai data Dephub, hanya dua konsorsium yang pernah menangani langsung proyek yang sama di negara lain. Kedua konsorsium itu adalah Katahira & Engineers International yang pernah menangani proyek MRT di Manila, Filipina, dan Pacific Consultants International (PCI) yang menggarap MRT di Bangkok, Thailand.(hendra.wibawa@bisnis.co.id)